Menu

PAPER PEREKONOMIAN INDONESIA Reformasi di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Terkait Pembentukan OJK

February 5, 2019 0 Comment

PAPER PEREKONOMIAN INDONESIA
Reformasi di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Terkait Pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

OLEH: RIZKA NUGRAHAENI
NPM : 1706105561
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN
2018
STATEMENT OF AUTHORSHIP
“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan Saya sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang Saya gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali Saya menyatakan dengan jelas bahwa Saya menyatakan dengan jelas menggunakannya. Saya memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”
Mata Ajaran : Perekonomian Indonesia
Judul Makalah/Tugas: Reformasi di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Terkait Pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
Tanggal: Mei 2018
Dosen : Nining I. Soesilo
Nama Mahasiswa: Rizka Nugrahaeni
NPM: 1706105561
Tanda Tangan:
ABSTRAK
Makalah ini ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reformasi yang terjadi di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terkait pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan mengambil alih wewenang dua regulator yang ada sebelumnya yakni Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Di dalamnya terdapat penyatuan wewenang dan kekuasaan beberapa institusi yang sudah ada. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan dan mengawasi industri keuangan non bank serta kegiatan pasar modal melebur ke dalam OJK. Sedangkan Bank Indonesia sebelumnya mempunyai tugas dan wewenang dalam hal fungsi pembayaran, fungsi pengawasan dan menetapkan kebijakan moneter. Adanya krisis moneter tahun 1998 dan beberapa kasus pembobolan bank di Indonesia, telah membuat Bank Indonesia dianggap telah gagal melakukan fungsi dan tugasnya. Sejak adanya wacana pembentukan OJK pada tahun 1998, hal ini telah menjadi polemik tersendiri antara BI dan Pemerintah. Setelah tertunda sekitar 10 tahun, pada tahun 2011 akhirnya OJK telah terbentuk dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya OJK yang menggantikan peran Bank Indonesia maka ada beberapa tugas dan wewenang BI yang dipangkas. Bank Indonesia hanya berwenang dalam hal menetapkan kebijakan moneter. Sedangkan, Bapepam-LK dihilangkan.
Keyword: OJK. Bapepam-LK. Bank Indonesia.
Pendahuluan
Indonesia mulai mengalami krisis moneter sejak Agustus 1997. Jika negara-negara lain yang juga mengalami krisis moneter bisa cepat bangkit dan sembuh dari krisis, maka Indonesia sampai dengan hari ini masih merasakan dampak dari krisis tersebut. Sebelum krisis moneter, nilai tukar rupiah rata-rata Rp2.500,00 per dolar Amerika. Akan tetapi sejak krisis moneter, nilai tukar rupiah terus menerus anjlok hingga mencapai Rp16.000,00 per dolar Amerika Serikat. Hal itu berarti barang yang seharga 10 dolar, yang dulu cukup kita bayar dengan uang Rp25.000,00 (dari 10 x Rp2.500,00), sejak krisis moneter barang tersebut harus kita bayar dengan uang Rp160.000,00 (dari 10 x Rp16.000,00). Selisihnya sangat jauh dan hal itu memperlihatkan betapa anjloknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika yang merupakan mata uang internasional. Anjloknya nilai rupiah tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.
Berbagai barang impor harganya melonjak tinggi, banyak pabrik ditutup karena mahalnya bahan baku impor serta tingginya tingkat inflasi, banyak karyawan di-PHK, bertambahnya angka kemiskinan dan lain-lain. Dunia perbankan tidak luput dari pengaruh krisis moneter. Perbankan yang berkembang dengan baik tiba-tiba mengalami kejatuhan. Hal itu disebabkan banyaknya bank yang memberi kredit pada proyek-proyek atau sektor-sektor yang berisiko tinggi, rendahnya tingkat manajemen bank, serta terlalu longgarnya pemberian kredit kepada nasabah yang ditandai dengan adanya penyelewengan atas batas pemberian kredit.

Jatuhnya perbankan, membuat pemerintah harus melikuidasi (membubarkan) banyak bank. Tanggal 17 November 1997, 16 bank swasta dilikuidasi, dan dilanjutkan dengan 50 bank pada likuidasi kedua. Likuidasi dilakukan dengan tujuan menyehatkan dan merampingkan dunia perbankan. Akan tetapi, ternyata likuidasi 66 bank tersebut berdampak buruk, masyarakat berlomba-lomba mengambil simpanannya dari bank-bank yang dikabarkan akan dilikuidasi. Maka, terjadilah rush (pengambilan terus menerus) oleh masyarakat seperti yang terjadi pada Bank Danamon dan BCA sehingga pada akhirnya bank-bank tersebut diambil alih oleh pemerintah.

Tercatat, dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 miliar dolar AS, sekitar 72,5 miliar dolar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 miliar dolar AS akan jatuh tempo pada 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 miliar dolar AS. Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp 4.850/dolar AS pada 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/dolar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997.

Risikonya, rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya permintaan dolar untuk membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/1999 yang diumumkan 6 Januari 1998. RAPBN dinilai tak realistis. Krisis yang menandakan kerapuhan fundamental ekonomi tersebut dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar. Peringkat internasional bank-bank besar tersebut memburuk, tak terkecuali surat utang pemerintah, peringkatnya ikut lengser ke level di bawah “junk” atau menjadi sampah.
Tak sampai di situ, kemudian ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang terpukul cukup parah. Sehingga risiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.
Akibat PHK dan melesatnya harga-harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Ketika itu, angkanya tercatat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dolar/kapita pada 1996 dan 1.088 dolar/kapita pada 1997 menciut menjadi 610 dollar/kapita pada 1998. Dua dari tiga penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), berada dalam kondisi yang sangat miskin pada 1999 jika ekonomi tak segera diperbaiki.
Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 berubah menjadi nol persen kuartal terakhir 1997. Angkanya terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen pada kuartal I/1998, kontraksi 16,5 persen kuartal II/1998, dan terus terkontraksi 17,9 persen kuartal III/1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah mencapai 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya alias tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah. Karena dunia bisnis sudah tercekik akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global. Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode sama 1997, sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36 persen
Berkaca dari pengalaman krisis moneter yang terjadi pada 1997, krisis finansial global 2008, dan krisis yang menimpa zona Euro 2010, industri keuangan diprediksi akan mengalami kondisi sangat buruk. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian. Besar kemungkinan krisis keuangan mengancam Indonesia. Pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Berdasarkan sejarah, krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh.
Lalu terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Rancangan Undang-Undang ini di samping memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan Rancangan Undang-Undang (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Di Jerman, pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus, yaitu Bundesaufiscuhtsamt furda kreditwesen. Pada waktu Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan Bank Sentral. Nantinya Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Beberapa sebab yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.
Melihat kebelakang dari sejarah tersebut, dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komperhensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.
Analisis Pembahasan
2.1 Bapepam-LK Sebelum OJK
Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut.

Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya universal product, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan.

Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan tersebut, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen
Dalam Road Map Departemen Keuangan (Sebelum menjadi Kementerian Keuangan) dan Kebijakan Sektor Keuangan, telah dicanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang merupakan langkah awal untuk membentuk suatu pengawas jasa keuangan yang terintegrasi. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) merupakan persiapan dalam rangka pembentukan institusi dimaksud. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan).

Fungsi Bapepam-LK adalah melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan
2.2 Bank Indonesia sebelum OJK
Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral bertugas untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka Bank Sentral dengan menggunakan instrumen antara lain namun tidak terbatas pada base money, suku bunga, giro wajib minimum mencoba menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk menggerakkan roda perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya. Di Indonesia, fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia lahir setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan UU tersebut, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/1955 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia, atas nama Dewan Moneter, melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia, guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat. Dari pengawasan dan pemeriksaan BI, terungkap berbagai praktik yang tidak wajar yang dilakukan, seperti penyetoran modal fiktif atau bahkan praktik bank dalam bank. Untuk mengatasi kondisi perbankan itu, dikeluarkan Keputusan Dewan Moneter No. 25/1957 yang melarang bank-bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan.

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.Implementasi kebijakan moneter ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (base money). Sebagaimana kita melakukan suatu pekerjaan, pasti kita membutuhkan alat untuk mempermudah terlaksananya pekeriaan tersebut.

Demikian pula dengan Bank Indonesia. Untuk melaksanakan tugas di bidang moneter, Bank Indonesia punya alat-alat canggih yang dikenal dengan piranti moneter, Piranti moneter tersebut adalah, Operasi Pasar Terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan (reserve requirements).

Berkaitan dengan peranannya di bidang moneter ini, Bank Indonesia juga menentukan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa, dan berperan sebagai lender of the last resort. Selain tugasnya di bidang moneter dan perbankan, tugas Bank Indonesia lain yang tidak kalah pentingnya adalah menyelenggarakan sistem pembayaran. Antara lain dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Program pengembangan sistem pembayaran nasional yang telah dikembangkan, antara lain, Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ), Penetapan Jadwal Kliring T + 0, Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi antar Bank secara Elektronis (BILINE), Sistem Real Time Gross Settlement (RTGS), dan Sistem Transfer Dana dalam US dollar di Indonesia.

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dan memperkuat sistem pengawasan (oversight) sistem pengawasan dengan mewujudkan perlindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia. Di samping itu, terkait dengan tugasnya dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik uang tersebut dari peredaran. Di sini Bank Indonesia memiliki hak tunggal dalam mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Bank Indonesia harus tetap menjaga uang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam komposisi pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang baik sesuai dengan kebutuhan.

Hingga akhir September 2000 terdapat 153 bank umum dan 7771 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di Indonesia. Sebagai pembina dan pengawas perbankan, Bank Indonesia bertindak seperti layaknya seorang “bapak” kepada “anak”nya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan perbankan, tugas Bank Indonesia sebagai “Bapak” adalah mengarahkan bagaimana agar tercipta perbankan yang sehat serta bermanfaat bagi perekonomian masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung (on site supervision) maupun tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia setelah terjadinya krisis, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif sejak tahun 1998.

Bank Indonesia selaku bank sentral berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 adalah lembaga negara yang independen. Bank Indonesia tidak bisa menerima tabungan, giro, dan deposito dari masyarakat umum. Selain itu masyarakat umum juga tidak bisa secara langsung meminta kredit ke Bank Indonesia.

2.3 Pembentukan OJK dan Masa Transisi
OJK memiliki kekuasaan yang sangat besar. OJK mengambil alih wewenang BI untuk mengendalikan industri perbankan yang berperan sebagai pengawas perbankan dan sekaligus otoritas moneter. Sebelumnya, Bank Indonesia berperan aktif dalam dua hal sekaligus, yaitu macro-prudential supervision dan micro-prudential supervision. Ketika OJK beroperasi, peran bank sentral hanya sebatas menjaga macro prudential.

Pembentukan lembaga pengawasan, direncakan untuk dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Namun, dalam prosesnya di tahun 2010, perintah untuk pembentukan OJK masih belum terealisasi, tetapi pada tanggal 22 November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan, lembaga yang nantinya melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bepepam LK) agar menjadi terintegrasi dan komprehensif.

Para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK, bahwa OJK dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Sektor keuangan memperkuat fondasi, daya saing dan stabilitas perekonomian nasional. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Hamud M. Belfas mengemukakan, bahwa alasandidirikannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa keuangan dengan struktur seperti pada tahun 2012 dianggap sudah tidak memadai.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya Bank Indonesia perlu melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Akan tetapi, tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya hasil pemeriksaan. Jika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK, Bank Indonesia, dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dengan adanya keberadaan OJK bukan berarti tidak ada lagi Bank Indonesia, yang ada adalah pembagian tugas antara Bank Indonesia dengan OJK. Pembagian tugas tersebut salah satunya yaitu pengawasan perbankan. Tugas yang dulunya khusus dipegang oleh Bank Indonesia, dengan adanya OJK, kini tugas tersebut beralih ke OJK. Dalam masa peralihan tersebut Bank Dunia mengingatkan masa transisi OJK di tengah krisis yang masih melanda dunia akan membahayakan Indonesia. Banyak yang menunjukan perkembangan baik setelah pembentukan OJK, tetapi tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Masalah lain, OJK akan membawahi industri perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Hal tersebut, cukup jadi perhatian sebuah badan baru akan dikelilingi uang triliunan rupiah ditengah beberapa lembaga independen yang ada di Indonesia sering terkait kasus korupsi dan merugikan negara. Dengan adanya lembaga baru yang disebut OJK menarik sekali untuk diadakan penelitian mengenai peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan mengingat OJK akan mempunyai tugas baru dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang ada di Indonesia
Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar- subsektor keuangn baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem jasa keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Apalagi di Indonesia, pengawasan terhadap lembaga keuangan (LK) sebelumnya dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kementerian Koperasi, Bapepam-LK, dan Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan bank (LKB), mencakup bank umum, BPR dan bank syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan non-bank (LKNB) dipecah menjadi dua, yaitu LKNB non-koperasi diawasi oleh Bapepam-LK, sementara LKNB koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi.
Pengawasan diperlukan karena adanya potensi moral hazard yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan bank untuk memanfaatkan celah hukum dan keadaan demi keuntungan pribadi dan pihak lain dari adanya keterbukaan kebijakan oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian. Teori ekonomi menunjukkan bahwa moral hazard disebabkan oleh adanya asymmetric information yaitu suatu kondisi dimana informasi tidak tersebar merata antar pelaku ekonomi yang menyebabkan dua hal, yaitu moral hazard dan adverse selection (kesalahan memilih).

Praktik moral hazard di sektor keuangan, tidak saja dilakukan oleh nasabah/rumah tangga. Moral hazard terjadi karena lemahnya sistem pengawasan LK yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
Lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia;
Tidak adanya pertukaran arus informasi (data sharing dan data interfacing) antarlembaga pengawas LK; dan
Masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas LK
Sumber dari praktik moral hazard ini bermuara pada kenyataan lemahnya koordinasi dan tidak adanya pertukaran informasi (data sharing dan data interfacing) antar lembaga pengawas LK. Baik Bapepam-LK, Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi, hingga saat ini belum memiliki protokol yang memungkinkan ketiga lembaga tersebut melakukan pertukaran informasi. Akibatnya, pendeteksian praktik moral hazard yang dilakukan antar pasar sulit terdeteksi, jika tidak bisa dikatakan mustahil.
Sehubungan dengan uraian di atas, menunjukkan perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.

2.4 Dinamika dan Tantangan
OJK dibentuk untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia, tetapi implementasi aktual dari lembaga tersebut untuk mencapai tujuannya merupakan hal tersulit dan menjadi tantangan tersendiri bagi Negara Indonesia. Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah memiliki komitmen yang tinggi dalam prosesnya membentuk OJK untuk dapat melaksanakan tugas dalam economies of scope & economies of scale yang lebih besar, reformasi hukum, dan politik yang lebih baik. Namun, OJK juga akan menimbulkan sejumlah risiko yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sumber pembiayaan OJK yang awalnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat membuat independensi dari lembaga tersebut terganggu dan bahkan rentan terhadap tindakan-tindakan politis yang tidak terpuji, sehingga OJK akan sensitif terhadap risiko terpolitisasi maupun upaya-upaya ‘fraud’ seperti tindak korupsi dan kolusi yang saat ini banyak terjadi pada organisasi yang menggunakan anggaran negara.

Terbentuknya OJK memberikan harapan yang tinggi kepada pemerintah Indonesia, komunitas Industri Jasa Keuangan, dan bahkan masyarakat Indonesia secara umumnya. Harapan terhadap OJK harus tertangani secara wajar, yaitu dalam hal kemampuan untuk melakukan eksekusi operasional sesuai dengan tuntutan komunitas, maupun kemampuan untuk menjadi lembaga independen yang mengedepankan praktik terbaik dari good corporate governance dan manajemen risiko sehingga tidak ada reputasi yang terciderai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK akan menghadapi risiko reputasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan industri jasa keuangan terhadapnya dan pada akhirnya dapat berdampak pada perkembangan sektor jasa industri keuangan di Indonesia yang diawasinya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempunyai pekerjaan tambahan di tahun 2014, setelah Bank Indonesia (BI) memberikan wewenangnya untuk mengawasi sektor perbankan. Bergabungnya sektor perbankan akan membuat OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor industri jasa keuangan. Kesadaran hukum konsumen maupun industri jasa keuangan yang meningkat akan menuntut pelayanan di tingkat yang lebih profesional sesuai dengan aturan baru yang ditetapkan oleh lembaga independen yang baru seperti OJK di Indonesia. Risiko hukum akan timbul akibat dari ketidakmampuan industri jasa keuangan dalam mengaplikasikan persyaratan regulatif ke dalam sistem operasional mereka. Sehingga aspek hukum harus menjadi perhatian bagi para profesi manajemen risiko di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan.

Sebagai lembaga pengawas independen yang baru berdiri dan beroperasi di Indonesia, OJK diharapkan mampu membuat sektor jasa keuangan beroperasi lebih baik. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembentukan dan pelaksanaan dari OJK akan membawa tantangan serta risiko. Pemerintah serta masyarakat Indonesia diharapkan dapat menangani risiko yang dimunculkan lembaga independen baru tersebut, dengan cara meninjau kembali aturan hukum maupun implementasi tugas dan fungsi dari OJK sebagai lembaga pengawas yang independen. Perlu diadakan proses seleksi dan pelatihan yang terpadu dalam pengoperasian OJK agar lembaga tersebut dapat didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang andal. Diperlukan juga pelatihan-pelatihan sumber daya manusia pada sektor industri jasa keuangan agar dapat melahirkan para profesi manajemen risiko yang mampu mengatasi risiko-risiko yang muncul.

Sebagai suatu ikhtiar reformasi sektor keuangan, ketetapan dibentuknya OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak otomatis menghilangkan keraguan sebagian kalangan terhadap efektifitas kerja OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. OJK dianggap sebagai superbody karena memiliki kewenangan yang terlalu luas meliputi pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank.

Pada kelanjutannya, masuk pula Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hingga financial technology (fintech) dalam ranah pengaturan dan pengawasan OJK. Sebab itu pula di usia OJK yang sangat belia, pada tahun 2015 atau baru dua tahun sejak OJK efektif beroperasi, terdapat unsur masyarakat yang mengajukan Pengujian Undang-Undang (PUU/judicial review) terhadap UU OJK kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Meski judicial review UU OJK menyasar pada pembuat UU yaitu pemerintah dan DPR, namun secara kelembagaan tentu saja pada faktanya pasti berdampak langsung pada keberadaan dan kelangsungan OJK.

Isu utamanya menyangkut pengaturan, wewenang, independensi, koordinasi OJK dengan BI, serta sumber pendanaan dan pungutan. Oleh pihak pemohon judicial review, OJK dianggap tidak memiliki landasan konstitusional karena pembentukannya hanya berdasarkan pada UU BI, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Persidangan demi persidangan berlangsung melibatkan pemerintah, DPR, OJK, BI, para pakar, asosiasi, dan praktisi masing-masing sebagai termohon, pihak terkait, maupun saksi ahli. Setelah melalui perdebatan intelektual yang panjang dan bermartabat dalam serangkaian persidangan, pada akhirnya putusan MK justru mempertegas mandat konstitusional dari negara kepada OJK sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

Mandat bagi OJK sudah jelas, namun implementasinya menantang dan bukan perkara mudah. Sebagai lembaga negara baru, OJK menjalani periode pertama selama lima tahun terakhir ini dengan segala keterbatasan. Dinamika konsolidasi organisasi, harmonisasi peraturan, pembentukan budaya kerja, hingga penyediaan fasilitas pendukung operasional, ditangani seiring dengan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa keuangan yang harus tetap prima. Stabilitas sektor keuangan juga tak boleh abai dijaga. OJK dituntut survive menjalankan mandat yang telah diamanahkan.

Tantangan lain bagi OJK adalah:
Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM). Saat ini sedang diupayakan agar pegawai BI, khususnya pengawasan perbankan, mau pindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Masalahnya, proses pemindahan ini sifatnya sukarela, bukan paksaan. Muncul risiko bahwa jika nanti pegawai BI yang mau pindah jumlahnya jauh dari memadai, transisi akan menghadapi krisis jumlah pengawas. Masalah tidak hanya dari segi jumlah, kemampuan SDM menjadi tantangan tersendiri. Tuntutannya adalah membangun sistem pengawasan yang terintegrasi menghadapi konglomerasi sektor jasa keuangan. Sementara, selama ini pengalaman SDM adalah melakukan pengawasan secara sektoral sesuai bidang masing – masing. Misalnya, Bapapem hanya mengawasi pasar modal, lembaga keuangan mengawasi asuransi dan dana pensiun, begitu pula pengawasan perbankan.

Budaya dan proses kerja. Sebagai organisasi baru yang dibentuk dari gabungan berbagai organisasi yang berbeda sebelumnya, perbedaan budaya kerja dan proses kerja dari masing – masing karyawan amat kental, yang perlu segera disatukan dalam satu budaya dan proses kerja baru. Ini adalah hal yang normal dalam sebuah proses pembentukan organisasi baru, apalagi yang dibentuk bukan secara organik, tetapi hasil penggabungan. Namun, tantangan ini harus bisa diatasi secara bertahap. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan memiliki budaya dan proses kerja sendiri, yang harus dianut oleh semua pegawainya. Budaya kerja dan proses kerja dari organisasi yang lama harus ditinggalkan dan diganti dengan yang baru. Karena dengan itu, proses organisasi dapat berjalan efektif.

Ketersediaan data yang reliable. Infrastruktur data masih dipegang BI dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Meskipun saat pengalihan pengawasan dari di akhir 2013, data akan ikut dialihkan ke OJK. Namun, pengalihan tersebut membutuhkan waktu yang tidak cepat. Apalagi, tidak hanya soal pengalihan saja, namun yang lebih penting adalah pemahaman atas data tersebut, bagaimana membaca data tersebut. Dalam proses pengawasan dan pengaturan, data adalah hal yang amat kritikal. Bisa dibayangkan bagaimana proses pengawasan dan pengambil keputusan bisa dilakukan dengan baik, tanpa ketersediaan data yang memadai. Data menjadi basis pengambilan keputusan yang akurat dan tepat.

2.5 Sasaran Strategis OJK
Pimpinan OJK mengungkapkan prioritas dan sekaligus tantangan bagi OJK dan industri keuangan untuk direspons secara simultan dan berkelanjutan. Prioritas dan tantangan yang dimaksud yaitu pengembangan kelembagaan industri keuangan yang berdaya saing, pengembangan produk dan layanan jasa keuangan, perluasan akses pasar keuangan, pengembangan kompetensi dan integritas SDM pelaku jasa keuangan, kejelasan arah dan proses bisnis, harmonisasi regulasi antar sektor, dan pengawasan industri keuangan terintegrasi. Dengan begitu, industri keuangan diharapkan kian berkontribusi dalam memperkuat perekonomian. Industri keuangan juga menjadi pendorong tumbuhnya kegiatan usaha, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan angka kemiskinan.

Sepuluh arah kebijakan OJK meliputi :
Mengembangkan dan Melaksanakan Pengawasan SJK berbasis Teknologi Informasi – IT Based Supervision. OJK akan mengimplementasikan IT based supervision dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung pengawasan, baik solo basis maupun terintegrasi.

Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pengaturan, perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan harus mampu mewujudkan konglomerasi keuangan yang tangguh, sehat, dan berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sistem keuangan.

Mengimplementasikan Standar Internasional Prudensial yang Best Fit dengan Kepentingan Nasional. Standar internasional prudensial yang best fit mengandung arti tidak setiap jurisdiksi memiliki kepentingan nasional yang sama. Setiap jurisdiksi memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu OJK akan menerapkan standar internasional prudensial yang tentu disesuaikan dengan karakteristik SJK dan kepentingan nasional Indonesia.

Reformasi IKNB untuk mewujudkan IKNB yang Kuat dan Berdaya Saing Reformasi pengaturan, perizinan, pengawasan dan exit policy di IKNB dan Konsolidasi jumlah pelaku di industri agar lebih berdaya saing.

Efisiensi di Industri Jasa Keuangan untuk mewujudkan IJK yang Berdaya Saing Efisiensi di Industri Jasa Keuangan untuk mendukung peningkatan daya saing dan upaya penurunan suku bunga kredit.

Revitalisasi Pasar Modal dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Jangka Panjang
OJK akan mendorong pengembangan sisi demand, supply, intermediariesdan infrastruktur;
OJK akan mendorong berkembangnya instrumen pasar modal dan derivatif di regulated market, yang didukung dengan infrastruktur transaksi dan setelmen yang handal;
OJK akan mengembangkan pasar derivatif.

Mengoptimalkan peran Financial Technology melalui pengaturan, perizinan dan pengawasannya yang memadai.

Memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan Fintech di Indonesia agar manfaat dari kehadiran fintech dapat diperoleh dengan risiko yang terkendali – no blank spot pengaturan dan pengawasan, dan no regulatory arbitrage;
Membentuk National Financial Technology Center.

Mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan Akses Keuangan
Mengefektifkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembiayaan kepada masyakat dan usaha mikro kecil di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Edukasi keuangan kepada berbagai komunitas diberbagai daerah harus lebih terarah;
Mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi di daerah untuk mencegah masyarakat terjerumus investasi illegal yang makin marak.

Mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan
Konsolidasi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitasnya;
Meningkatkan kontribusi Pembiayaan Syariah dalam membiayai Sektor Prioritas Pemerintah;
Meningkatkan tingkat pemahaman Masyarakat akan Produk Keuangan Syariah; Untuk melaksanakan tugas besar itu, dan menjawab berbagai tantangan dan harapan dari masyarakat.
3. Kesimpulan
Reformasi yang terjadi di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terkait pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dimulai saat Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan mengambil alih wewenang dua regulator yang ada sebelumnya yakni Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang berada dibawah Kementerian Keuangan.
Latar belakang dibentuknya OJK berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Fungsi Bapepam-LK sebelumnya adalah melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, BI bertugas mengendalikan industri perbankan yang berperan sebagai pengawas perbankan dan sekaligus otoritas moneter. Bank Indonesia berperan aktif dalam dua hal sekaligus, yaitu macro-prudential supervision dan micro-prudential supervision. Sekarang ketika OJK beroperasi, peran bank sentral hanya sebatas menjaga macro prudential. Sedangkan Bapepam – LK hilang.

Perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan sehingga OJK lahir.

Terbentuknya OJK memberikan harapan yang tinggi kepada pemerintah Indonesia, komunitas Industri Jasa Keuangan, dan bahkan masyarakat Indonesia secara umumnya. Harapan terhadap OJK harus tertangani secara wajar, yaitu dalam hal kemampuan untuk melakukan eksekusi operasional sesuai dengan tuntutan komunitas, maupun kemampuan untuk menjadi lembaga independen yang mengedepankan praktik terbaik dari good corporate governance dan manajemen risiko sehingga tidak ada reputasi yang terciderai.
Tantangan bagi OJK adalah antara lain : Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM), Budaya dan proses kerja, dan Ketersediaan data yang reliable. Selain itu, OJK pun mendapatkan tantangan terkait judicial review dari unsur masyarakat yang mengajukan Pengujian Undang-Undang (PUU/judicial review) terhadap UU OJK kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Isu utamanya menyangkut pengaturan, wewenang, independensi, koordinasi OJK dengan BI, serta sumber pendanaan dan pungutan.

Pimpinan OJK mengungkapkan prioritas dan sekaligus tantangan bagi OJK dan industri keuangan untuk direspons secara simultan dan berkelanjutan. OJK pun menyatakan Sasaran Strategisnya dalam Siaran Pers Rencana Kerja Strategis 2017-2022.

REFERENSI
Wiwin Sri Haryani, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.9 No.3 Oktober 2012. hlm. 45-46.
Zulkarnain Sitompul, Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm. 4.

Hermansyah, Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana, Jakarta. 2011, hlm. 175-176.
Lihat wawancara Hamud M. Balfas dengan medianotaris.com yang dimuat dalam
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html Dikutip 27 Mei 2018https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Tetapkan-10-Kebijakan-Utama-2017—2022/SIARAN%20PERS%20RAKERSTRA.pdf
Siaran Pers Rencana Kerja Strategis 2017-2022. Dikutip 27 Mei 2018.

Dhttps://hukumpress.blogspot.co.id/2016/09/bank-indonesia-sebelum-dan-sesudah.html Dikutip 27 Mei 2018.

http://ekonomisku.blogspot.co.id/2015/05/keadaan-perbankan-ketika-krisis-moneter.html Dikutip 27 Mei 2018.

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Tetapkan-10-Kebijakan-Utama-2017—2022/SIARAN%20PERS%20RAKERSTRA.pdf Diakses dan Dikutip 27 Mei 2018.

http://www.medianotaris.com/otoritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html. Dikutip 27 Mei 2018.