Menu

sudah berjalan bebarapa lama

February 20, 2019 0 Comment

sudah berjalan bebarapa lama. Waktu pelaksanaan evaluasi bisa dalam hitungan hari, bulan, atau tahunan setelah kebijakan publik diambil. Evaluasi implementasi kebijakan dilakukan salah satunya dikarenakan tidak semua kebijakan mencapai hasil yang diinginkan, seringkali kebijakan tersebut gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa evaluasi implementasi kebijakan adalalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai ‘manfaat’ suatu kebijakan.
Jadi, implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah dengan cara membandingkan antara hasil dari pelaksanaan dengan yang direncanakan, dengan membandingkannya dengan hasil tahun-tahun sebelumnya. Indikatornya antara-lain: outcomes, benefits, impacts yang akan digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan, kekuatan atau kelemahan, dampak positif atau negatif serta signifikasi manfaat. Masih terkait dengan evaluasi implementasi kebijakan maka evaluasi terhadap lingkungan kebijakan publik sangat penting untuk dilakukan. Untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah dengan cara membandingkan antara hasil dari pelaksanaan dengan yang direncanakan, dengan membandingkannya dengan hasil tahun-tahun sebelumnya. Indikatornya a/l: outcomes, benefits, impacts yang akan digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan, kekuatan atau kelemahan, dampak positif atau negatif serta signifikasi manfaat
Nugroho menjelaskan bahwa: lingkungan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan; faktor yang telah berubah dari sekedar variabel pengganggu menjadi variabel penentu. Evaluasi ini terbagi dua yaitu evaluasi lingkungan formulasi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini evaluasi terhadap lingkungan kebijakan, ditujukan pada evaluasi terhadap lingkungan implementasi kebijakan manajemen mutu riset internasional. Evaluasi terhadap lingkungan kebijakan berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan. Hal ini berarti bahwa di dalam lingkungan implementasi kebijakan terdapat faktor kekuatan dan peluang yang dapat membuat kebijakan itu berhasil diimplementasikan sebaliknya terdapat juga faktor kelemahan dan tantangan yang dapat membuat kebijakan itu gagal diimplementasikan.

Dalam sistem sosial terdapat adanya pembatas secara fisik maupun teritorial, keduanya saling berinteraksi, baik dalam grup, kelompok kecil atau partai politik, meskipun mereka terpisah, namun secara keseluruhannya disebut sebagai sistem sosial, dan terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur sistem. Antara pihak-pihak yang berkepentingan membuat atau mengambil kebijakan terjadi tarik-menarik dan tidak terlepas dari proses dan kepentingan politik. Produk dan proses politik berupa kebijakan publik dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Produk tersebut akan membedakan antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk atau patuh dan tidak patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Apabila melawan atau bertentangan dengan ketentuan dimaksud merupakan perilaku yang buruk, patuh identik dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Bridgman dan Davis, kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai: whatever government choose to do or not to do. Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
Dari beragam definisi kebijakan publik dari beberapa pakar di atas, dapat disintesiskan, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau yang dilakukan pemerintah. Thomas R. Dye mendefinisikannya sebagai “what government do, why they do it, and what defference it makes”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan, atau tidak boleh dilakukan.
Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970:71) dalam Nugroho (2011:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practices).
James Lester dan Robert Steward (2000:18) dalam Nugroho (2011:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “a process or a series or pattern of governmental activities or decissions that are design to remedy some public problem, either real or imagined.” Suatu proses atau serangkaian atau pola kegiatan atau keputusan pemerintah yang dirancang untuk memperbaiki beberapa masalah publik, baik yang sudah terjadi/nyata maupun yang mungkin akan terjadi/yang dibayangkan.
Masih dalam Nugroho (2011), B.G. Peters (1993:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “the sum of government activities, wheter acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens.” Sejumlah kegiatan pemerintah,yang bertindak langsung atau melalui perantara, yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan warga negara.
William Jenkins (Jenkins: 1978) dalam Nugroho (2011:94) mendefinisikan kebijakan publik sebagai:
“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situations where those decisions should in principle, be within the power of those actors to achive….public policy is a goal oriented behavior on the part of government….Public policies are decissions taken by government which define a goal and set out means to achieve it.”
William mendefinisikan kebijakan publik sebagai sejumlah keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor tentang penetapan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu dimana keputusan tersebut pada prinsipnya harus berada dalam kekuasaan para aktor untuk mencapainya. Kebijakan publik adalah sebuah tujuan yang berorientasi pada perilaku pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang menentukan tujuan serta menetapkan cara untuk mencapainya.
Steven A. Peterson (2003:1030) dikutip oleh Nugroho (2011:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “government action to address some problem”. Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Sementara Bridgman dan Davis menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan; pertama, yakni sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), kedua, sebagai hipotesis (hypothesis) dan ketiga, sebagai “objective” dari kegiatan pemerintah.
Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai tujuan (objective) adalah “a means to an end” alat untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
Melalui proses kebijakan para pembuat kebijakan mampu merumuskan tujuan-tujuannya. Sebuah kebijakan tanpa tujuan, tidak akan memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Misalnya sebuah kebijakan yang tidak memiliki tujuan jelas, program-program akan diterapkan secara berbeda-beda, strategi pencapaiannya menjadi kabur, dan akhirnya para analis akan menyatakan bahwa pemerintah telah kehilangan arah.
Friederick menyatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.
Hal senada istilah kebijakan didefinisikan oleh Anderson sebagai “a purpose course of action follow or an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”. Tujuan pelaksanaannya diikuti oleh pelaku atau beberapa pelaku dalam rangka pemecahan masalah atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian. Tilaar dan Nugroho mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut:
Keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas, dapat disintesiskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan ataupun serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik yang terjadi guna kepentingan negara.
Bromley melihat proses kebijakan sebagai suatu hirarki. Yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan sumber yang sangat penting dari perubahan kelembagaan. Dikatakan bahwa secara umum terdapat tiga tingkat proses perubahan kelembagaan yaitu: tingkat kebijakan (policy level), tingkat organisasi (organization level), dan tingkat operasional (operational level).
Proses kebijakan pada setiap tingkatan tersebut akan menghasilkan institutional arrangements berupa peraturan perundang-undangan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan pada tingkat ini akan diterjemahkan dalam proses kebijakan pada operational level yang selanjutnya akan mempengaruhi patterns of interaction dan outcomes dari kebijakan tersebut. Bila hasil tidak memuaskan, pada umumnya akan ada reaksi kolektif melalui suatu proses untuk memperbaiki institutional arrangements pada tingkat atasnya. Secara teoritis, proses ini akan berjalan secara terus menerus sampai diperoleh suatu kebijakan yang optimal.
Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal (authoritative choice of a government) adalah pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negara untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan progam tertentu.